News Sinjai Utara – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai pada September 2025 kembali menjadi sorotan publik. Dari total 30 anggota dewan, tercatat 10 orang tidak hadir dalam agenda penting tersebut. Absensi ini menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap mencerminkan rendahnya komitmen wakil rakyat terhadap tanggung jawab legislatif mereka.
PKB Catat Jumlah Absensi Terbanyak
Baca Juga : Legislator PPP Andi Zaenal Tertidur saat Rapat Paripurna, Ketua DPRD Sinjai: Sikap Kurang Pantas!
Dari data kehadiran, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi teratas dengan jumlah anggota paling banyak absen. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya mengenai keseriusan fraksi dalam mengawal isu-isu penting daerah. Sejumlah pemerhati politik lokal menyebut bahwa tingginya absensi anggota dewan, khususnya dari PKB, bisa berpengaruh terhadap citra partai menjelang tahun politik 2025–2029.
Agenda Penting yang Terlewat
Rapat paripurna kali ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari evaluasi realisasi APBD 2025 hingga pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait layanan publik. Ketidakhadiran anggota dewan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan masyarakat. Padahal, keputusan yang diambil dalam forum paripurna akan berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Sinjai.
Respons Pimpinan DPRD Sinjai
Pimpinan DPRD Sinjai menyayangkan tingginya angka ketidakhadiran tersebut. Ketua DPRD menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan lebih tegas memberikan sanksi administratif kepada anggota yang sering absen tanpa alasan jelas. Ia juga mengingatkan bahwa setiap anggota dewan telah mengucapkan sumpah jabatan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga tidak seharusnya mengabaikan agenda penting.
Kritik dari Masyarakat dan Akademisi
Fenomena absensi massal anggota DPRD ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk aktivis mahasiswa dan akademisi. Mereka menilai bahwa perilaku tersebut merugikan masyarakat Sinjai yang berharap wakil rakyat hadir dan bekerja maksimal. Beberapa organisasi kemasyarakatan bahkan mendesak agar publik diberikan akses transparan terkait daftar kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat.
Menjadi Pelajaran Politik Menjelang Pemilu
Kejadian ini sekaligus menjadi pelajaran politik bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Tingginya absensi bisa menjadi indikator kurangnya tanggung jawab wakil rakyat terhadap tugas pokok dan fungsi legislatif. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menilai kinerja partai maupun individu caleg sebelum memberikan mandat di bilik suara.
Harapan untuk Perbaikan
Ke depan, publik berharap DPRD Sinjai dapat memperbaiki kedisiplinan anggotanya agar agenda pembangunan tidak terhambat. Transparansi daftar hadir, penegakan aturan tata tertib, serta sanksi tegas diharapkan bisa mengurangi angka absensi. Dengan begitu, DPRD dapat benar-benar menjadi lembaga legislatif yang efektif dalam mengawal kepentingan masyarakat Sinjai.
