News Sinjai Utara – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas klarifikasi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pernyataan resmi KPK telah meluruskan berbagai spekulasi publik yang sempat menyeret nama PBNU dalam kasus tersebut.
Klarifikasi KPK Hentikan Spekulasi
Melalui Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ditegaskan bahwa pihak yang dipanggil dalam proses penyidikan adalah perorangan, bukan organisasi.
“Terima kasih kepada KPK yang sudah memberikan pernyataan jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting agar tidak ada kesalahpahaman publik,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Dengan adanya penegasan ini, PBNU berharap tidak ada lagi pemberitaan yang menyudutkan organisasi secara keseluruhan.
Baca Juga : Kemensos: ASN, TNI/Polri, hingga pegawai BUMN tak berhak dapat bansos
Dukungan PBNU terhadap KPK
PBNU menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam membongkar praktik pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji. Bagi PBNU, transparansi dalam pengelolaan kuota haji merupakan hal penting demi menjaga kepercayaan umat.
“Kami mendukung KPK untuk menindak siapa pun yang bersalah. Namun, PBNU secara kelembagaan tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut,” kata Saifullah Yusuf.
Pentingnya Transparansi Penyelenggaraan Haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji dinilai menjadi pelajaran penting agar pengelolaan ibadah haji di Indonesia lebih transparan dan akuntabel. Dengan jumlah jamaah yang besar, setiap proses penyelenggaraan harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan tanpa praktik penyimpangan.
PBNU menilai, ke depan pemerintah bersama lembaga terkait harus memastikan bahwa kuota haji dikelola secara terbuka, profesional, dan berkeadilan.
Menjaga Kepercayaan Umat
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU merasa berkewajiban menjaga kepercayaan umat. Klarifikasi dari KPK, menurut PBNU, merupakan bagian penting untuk meluruskan opini publik dan menghindari fitnah.
“PBNU mendukung penuh proses hukum yang dijalankan KPK. Kami juga terus mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga berwenang,” tegas Saifullah Yusuf.
Kesimpulan
Klarifikasi KPK soal kasus kuota haji disambut baik PBNU karena menegaskan bahwa penyidikan ditujukan kepada individu, bukan organisasi. Dengan dukungan PBNU, proses hukum diharapkan berjalan transparan sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga.
